Rapat Paripurna DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah Berkomitmen Selesaikan Rekomendasi BPK RI

Rapat paripurna DPRD Bangka Belitung (babel.indozone.id/khamelia)

BANGKA BELITUNG -- DPRD Provinsi Bangka Belitung menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Serta rapat paripurna, penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024.

"Intinya lebih ke penajaman apa yang menjadi tindaklanjuti Pemda, dari hasil rekomendasi BPK RI ketika memeriksa hasil anggaran keuangan 2024," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Eddy Iskandar.

Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Hidayat membeberkan adanya tiga permasalahan pada rapat paripurna Senin (30/6/2025) lalu.

1. Pembayaran belanja gaji dan tunjangan, tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan pegawai ASN tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp 483,03 juta.
2. Kekurangan volume atas 13 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi pada Dinas PUPRPRKP yang mengakibatkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beresiko menerima aset dengan volume/spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana dan kelebihan pembayaran atas 13 paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi senilal Rp 1,49 miliar.
3. Pengamanan fisik aset tetap peralatan dan mesin berupa alat kesehatan pada RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno tidak memadal yang mengakibatkan risiko kehilangan aset tetap.

"Kami dari DPRD meminta Pemda agar membuat timeline schedule berkaitan dengan rencana aksi yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemda," ujar Eddy seraya berharap Pemprov Babel bergerak cepat menuntaskan hasil temuan BPK RI.

Usai Rapat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani memastikan komitmennya dalam menyelesaikan beberapa rekomendasi dari BPK RI.

"Kita serahkan kepada SKPD untuk menyusun anggaran ini, agar bisa menyentuh rakyat dan berjalan dengan lancar. Yang mengoreksi itu SKPD yang punya kompetensi, kalau saya kan penanggungjawab anggaran. Nanti akan dilakukan pengkajian, kita cek lagi mudah-mudahan tidak ada masalah," ujar Hidayat Arsani.