Konflik Gubernur Babel dan Wakil, Muhtar Motong Sebut Surat Keresahan Forum Kedukunan Adat Belitung yang Dilayangkan ke DPRD Sinyal Sangat Serius

Muhtar Motong (ist)

BANGKA BELITUNG - Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil Belitung, Muhtar Motong, menyebut bahwa Forum Kedukunan Adat Belitung sudah melayangkan surat permohonan untuk DPRD Bangka Belitung agar tidak diam dan segera melakukan evaluasi terhadap hubungan kerja antara Gubernur  Bangka Belitung, Hidayat Arsani dan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana.

Surat tersebut diakui Muhtar juga sudah masuk di Komisi I DPRD Babel termasuk ke 9 anggota perwakilan rakyat Belitung lainnya.

"Kami tetap akan menunggu arahan dari pimpinan seperti apa, karena disitu nanti kita juga akan ikut nantinya. Dan saya pikir nanti apa yang akan disampaikan melalui rapat pimpinan, maka kita di sana juga akan ikut, dan bahkan bukan hanya ikut tetapi juga memberikan masukan, bisa saja nanti dikembangkan oleh pimpinan ke fraksi-fraksi dan melibatkan mereka," kata Muhtar Mutong saat ditemui wartawan baru-baru ini di Gedung DPRD Babel.

Muhtar mutong juga mengaku bahwa dengan posisi dirinya kini adalah anggota komisi 1,wakil ketua fraksi PKB setelah Zaki Yamani mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Pangkalpinang sekaligus sebagai mewakili masyarakat Belitung.

"Jadi dengan 3 landasan dasar ini, maka saya bisa ikut terlibat, karena saya pikir ini adalah hal yang sudah sangat serius," ujarnya.

Baca juga: Awal Mula Keretakan Hubungan Gubernur Babel dan Wakil, Hellyana Mengaku tak Harmonis Sejak Awal Menjabat

Muhtar Mutong menilai, selama ini sebenarnya urusan kedukunan adalah urusan dengan Sang Pencipta urusan doa, tapi kini justeru sudah masuk sampai masuk ke wilayah politik, kepemerintahan, ini berarti bahwa persoalan yang menjadi perhatian para kedukunan itu sudah mendasar dan serius.

"Biasanya dukun ini kan sifatnya meminta ridha Allah, restu Allah atas apa yang diikhtiarkan agar mendapatkan keselamatan dan sebagainya, tapi hari ini sudah masuk ke zona politik, ini menandakan adanya keresahan dan kegelisahan masyarakat, tetapi sekali lagi nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa nanti, karena surat yang masuk ke DPRD ini juga banyak baik dari Forum Kedukunan Belitung termasuk dari Wagub Hellyana sendiri," tambahnya.

Baca juga: Gubernur Bangka Belitung Bentuk Tim Investigasi, Beberkan Indikasi Ijazah Palsu Wakil Gubernur Hellyana

Kecewa

Sebelumnya diberitakan, Forum Kedukunan Adat Belitong Se-Pulau Belitong secara terbuka menyampaikan sikap kecewa dan prihatin terhadap konflik antara Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung yang semakin ramai diperbincangkan publik.

Dalam pernyataan sikap terbuka untuk DPRD Bangka Belitung yang beredar di media sosial yang ditandatangani Ketua Forum, Mukti Maharif, dan Sekretaris, Fadhil Jamali, pada 17 Juli 2025 yang lalu.

Forum Kerukunan Adat Belitung menilai bahwa perilaku kedua pimpinan tertinggi di provinsi tersebut telah mempermalukan Bangka Belitung.

Sikap arogan, egois, serta ketidakmampuan dalam menahan diri yang dipertontonkan secara vulgar di hadapan publik Indonesia, hal tersebut mencirikan sebagai bukti ketidaklayakan keduanya untuk memimpin.

“Semua fakta-fakta karakter kepemimpinan ini sudah cukup bagi kami untuk sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak layak dan tidak mampu untuk memimpin rakyat kedua pulau ini,” tulis pernyataan tersebut.

Forum Kedukunan Adat Belitong juga mendesak DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tidak tinggal diam, dan segera melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Meminta agar DPRD menggunakan hak interpelasi dan angket guna menyikapi situasi ini demi keutuhan dan masa depan rakyat Bangka Belitung.

“DPRD tidak boleh menonton saja. Evaluasi dan tindakan harus segera diambil demi KEUTUHAN serumpun sebalai,” lanjut dari isi pernyataan.

Untuk memperkuat surat pernyataan terbuka tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk eskalasi keprihatinan warga Belitong atas konflik politik di tingkat provinsi.