BANGKA BELITUNG - Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Dio Febrian berkomitmen akan memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer untuk tetap memiliki kepastian pekerjaan dan mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Hal ini ditegaskan politisi PDIP, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pangkalpinang, Rabu (25/2/2026) lalu.
Sambung Dio, kejelasan status pekerjaan para honorer yang tidak diakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Sempat ada kekahawatiran dari para honorer yang tidak masuk dalam PPPK, solusinya tetap bekerja melalui skema Penanganan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), " kata Dio saat dihubungi babel.indozone.id, Sabtu (28/2/2028).
Menurutnya, sejak awal Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, aktif mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guna membuka solusi bagi tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam skema PPPK.
"Berdasarkan data ada 845 tenaga honorer non-database, kini mendapatkan kejelasan status melalui sistem PJLP, " tandasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERBARU
