Pemkot Pangkalpinang Berkomitmen Mengakselerasi Penurunan Stunting, Targetkan Zero di 2026

Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yang digelar di ruang Rapat Inspektorat Kota Pangkalpinang, Selasa (29/7/2025). (babel.indozone.id/khamelia)

BANGKA BELITUNG -- Pemerintah Kota Pangkalpinang berhasil menurunkan angka prevalensi stunting dari 20,6 persen pada 2023 menjadi 14,4 persen di tahun 2024.

Sekda Kota Pangkalpinang Mie Go menegaskan, meski telah melampaui target nasional sebesar 14 persen, pihaknya berkomitmen menuntaskan stunting hingga zero di tahun 2026.

"Saya yakin kita bisa zero stunting pada 2026, tentu saja dengan kerja bersama-sama, lintas OPD bergerak, dari dinsos, dinas perikanan kelautan, kesra, DP3AKB, Perkim hingga Baznas," ujar Mie Go dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yang digelar di ruang Rapat Inspektorat Kota Pangkalpinang, Selasa (29/7/2025). 

Rapat juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang Akhmad Subekti, Tim Percepatan Penurunan Stunting, Dinas P3AKB, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Mie Go dalam arahannya menekankan pentingnya kerja kolektif lintas sektoral untuk mencapai zero stunting di Pangkalpinang 2026.

Ia juga menyinggung program pembagian telur yang sebelumnya diinisiasi sebagai intervensi sensitif terhadap keluarga berisiko stunting. Program ini akan dilanjutkan, namun dengan pendekatan sukarela tanpa target jumlah.

"Siapa saja yang mau menyumbang, silakan. Tidak ada batasan minimal ataupun maksimal. Dua butir telur pun silakan, yang penting ikhlas," ujarnya.

Sekda Mie Go menegaskan bahwa langkah kedepan akan lebih terfokus pada lokus prioritas dengan berbasis data akurat.

Ia mendorong setiap OPD untuk memiliki rencana aksi yang konkret dan saling mendukung dalam pelaksanaan intervensi sensitif dan spesifik.

"Setiap OPD harus tahu tugasnya apa, dan harus dilakukan bersama-sama. Kita tidak bisa mengandalkan satu pihak saja. Kalau semua bergerak," ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pangkalpinang, Agustu Afendi mengungkapkan penurunan angka stunting di Kota Pangkalpinang cukup signifikan.

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, angka prevalensi stunting turun menjadi 14,4 persen dari sebelumnya 20,6 persen di tahun 2023.

Penurunan ini sejalan dengan target nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

"Walaupun target nasional sudah tercapai, upaya percepatan tetap berlanjut hingga 2029 sesuai arahan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting," kata Agustu.

DP3AKB mencatat hingga Juli 2025 telah dilakukan pendampingan terhadap 6.160 kelompok sasaran yang terdiri dari calon pengantin (catin), ibu hamil (bumil), ibu pasca persalinan (bufas), balita dan baduta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.725 masuk kategori berisiko stunting, dengan rincian:

• Catin: 97 didampingi, 44 berisiko
• Bumil: 1.022 didampingi, 542 berisiko
• Bufas: 560 didampingi, 241 berisiko
• Baduta dan balita: 2.756 didampingi, 898 berisiko

Program percepatan lainnya antara lain pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga, rapat mini lokakarya stunting di tingkat kecamatan, serta koordinasi intensif di tingkat kota.

Agustu juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025, tidak lagi tersedia sub-kegiatan Audit Kasus Stunting dalam Anggaran BOKB seperti tahun-tahun sebelumnya, yang sebelumnya melibatkan tim teknis dan tim pakar.

Untuk itu, ia mendorong seluruh OPD dan satuan kerja untuk melaporkan intervensi dan program yang sudah berjalan sebagai bagian dari kolaborasi multipihak.

"Kita manfaatkan forum ini untuk menyampaikan data, berbagi inovasi, dan menyusun tindak lanjut secara gotong royong. Kunci suksesnya adalah koordinasi lintas sektor seperti dinkes, dinsos, dinas perikanan lewat makanan bergizi, ada juga intervensi sensitif seperti rumah layak huni, jamban sehat, dan sumur bor," ujar Agustu.