Pemuda Muhammadiyah: PT Thorcon Power Indonesia Terkesan Eksklusif, Sosialisasi Mitigasi Energi Nuklir PLTN Belum Sampai Ke Semua Lapisan Masyarakat

Sugiono, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Bangka Tengah (ist)

BANGKA BELITUNG -- Beberapa minggu terakhir ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali diramaikan dengan adanya wacana "perusahaan asing" yang akan membangun PLTN di wilayah Pulau Gelasa, Kabupaten Bangka Tengah

Melihat gejolak yang terjadi di ruang publik akhir-akhir ini baik dari masyarakat, DPR RI, DPRD Provinsi, Aktivis Lingkungan Hidup hingga beberapa elemen kepemudaan juga turut bersikap, salah satunya dari Pemuda Muhammadiyah 

Pemuda Muhammadiyah melalui Sugiono selaku Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Bangka Tengah dalam kesempatan wawancara dengan awak media menyampaikan koreksinya terhadap PT. Thorcon Power Indonesia 

"Sejujurnya selama ini kami diam karena memantau perkembangan terlebih dahulu, tetapi setelah melihat progres komunikasi pihak perusahaan terhadap masyarakat yang kami rasa sangat buruk, membuat kami perlu menyampaikan kritikan berupa koreksi yang keras terhadap PT. Thorcon Power Indonesia," ujar Sugiono.

Selain itu, Sugiono juga menyampaikan seharusnya pihak perusahaan tidak boleh eksklusif apalagi dengan label "perusahaan asing" tentu harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang baik untuk mengelola perusahaan, terkhusus dalam bidang komunikasi publik, komunikasi akar rumput maupun komunikasi sektoral.

"Sebetulnya kan kita sama-sama paham, kita orang bangka ini terkenal dengan budaya ngopi atau diskusi yang terbuka, tak perlu tempat-tempat yang formal untuk bisa mengedukasi publik, banyak ruang yang bisa dimanfaatkan, tetapi kami sayangkan pihak perusahaan belum jauh memahami soal pola komunikasi yang tepat untuk mengedukasi masyarakat bangka terkhusus masyarakat yang masuk dalam teritori perencanaan pembangunan PLTN, akhirnya bisa disimpulkan, yang terlihat kesan perusahaan ini sangatlah eksklusif," ungkap Sugiono.

Untuk itu Pemuda Muhammadiyah sekali lagi menekankan pihak perusahaan harus lebih banyak belajar & berdialog dengan banyak pihak, dan hasil dialog tersebut haruslah ditindaklanjuti bukan hanya sekedar pertemuan seremonial semata

"Apabila kedepan situasi ini semakin rumit yang berarti tidak sesuai dengan keinginan publik, bukan tidak mungkin kami juga akan melakukan langkah-langkah kongkret terutama dalam menjaga hukum, lingkungan dan kondusifitas sosial masyarakat di wilayah terdampak agar tidak menjadi penyesalan dikemudian hari, sebagaimana asas hukum salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi)," pungkasnya.