BANGKA BELITUNG -- Forum Kedukunan Adat Belitong Se-Pulau Belitong secara terbuka menyampaikan sikap kecewa dan prihatin terhadap konflik antara Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung yang semakin ramai diperbincangkan publik.
Dalam pernyataan sikap terbuka untuk DPRD Bangka Belitung yang beredar di media sosial yang ditandatangani Ketua Forum, Mukti Maharif, dan Sekretaris, Fadhil Jamali, pada 17 Juli 2025 yang lalu.
Forum Kerukunan Adat Belitung menilai bahwa perilaku kedua pimpinan tertinggi di provinsi tersebut telah mempermalukan Bangka Belitung.
Sikap arogan, egois, serta ketidakmampuan dalam menahan diri yang dipertontonkan secara vulgar di hadapan publik Indonesia, hal tersebut mencirikan sebagai bukti ketidaklayakan keduanya untuk memimpin.
“Semua fakta-fakta karakter kepemimpinan ini sudah cukup bagi kami untuk sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak layak dan tidak mampu untuk memimpin rakyat kedua pulau ini,” tulis pernyataan tersebut.
Forum Kedukunan Adat Belitong juga mendesak DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tidak tinggal diam, dan segera melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Meminta agar DPRD menggunakan hak interpelasi dan angket guna menyikapi situasi ini demi keutuhan dan masa depan rakyat Bangka Belitung.
“DPRD tidak boleh menonton saja. Evaluasi dan tindakan harus segera diambil demi KEUTUHAN serumpun sebalai,” lanjut dari isi pernyataan.
Untuk memperkuat surat pernyataan terbuka tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk eskalasi keprihatinan warga Belitong atas konflik politik di tingkat provinsi.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: